TEMA KEUANGAN

Pilihan Tema Keuangan
1.     Implementasi Permendagri No. 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2019 Dan Sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
. Baca Selengkapnya                                       
2. Tugas Dan Tanggung Jawab PA, PPK SKPD,PPTK, Bendahara, Pejabat Pengadaan ,Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengelolaan Keuangan Terkait Implementasi Sap Berbasis Akrual. Baca Selengkapnya
3. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016 Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Baca Selengkapnya
4. Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Baca Selengkapnya
5. Verifikasi Penatausahaan Belanja Apbd Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD. Baca Selengkapnya
6. Penatausahaan Keuangan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran. Baca Selengkapnya
7. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD. Baca Selengkapnya
8. Pengelolaan Risiko Atas Tugas Bendahara Pengeluaran SKPD Dan Peran Bendahara Dalam Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan SKPD. Baca Selengkapnya
9. Membangun Sinergi Hubungan Dan Pola Kerja Antara Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, PPTK, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Bendahara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel. Baca Selengkapnya
10. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 Dan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Bagi Paratur Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota . Baca Selengkapnya
11. Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban PA,PPK,PPTK Dan Bendahara. Baca Selengkapanya
12. Penerapan Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Akuntabilitsa Pengelolaan Keuangan Daerah . Baca Selengkapnya
13. Penyusunan dan Review RKA Serta Implementasi Standar Biaya Pada Penyusunan Anggaran. Baca Selengkapnya
14. Asistensi Dalam Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dan Penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) Serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Baca Selengkapnya  

·   Fasilitas Peserta :
·   Materi, Tas & Perlengkapan Diklat
·   Softocopy Materi  Dalam Cd-R
·   Sarapan Pagi, Makan Siang, Makan Malam Dan Coffebreak
·   Sertifikat  Diklat
·   Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group / Rombongan ( Minimal 5 Orang )

·   Peserta  ( Rombongan ) Bisa Request  Tempat Kegiatan  Diklat / Bimtek :
·   Jakarta
·   Bandung
·   Yogyakarta
·   Bali
·   Batam
·   Makassar
·   Surabaya
·   Lombok 

·   Konfirmasi Pendaftaran Peserta Diterima Selambat - Lambatnya 3 Hari Sebelum Hari H (Acara)
·   Jadwal Dan Tema Kegiatan Dapat Dirubah Sesuai Dengan Permintaan Peserta
·   Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Diklat / Bimtek Dapat Disesuaikan Berdasarkan Permintaan.







Share:

TEMA POPULER

1

BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI).

2

BIMTEK RENCANA KERJA SKPD DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) BERDASARKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI) 2024.

3

BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS SESUAI PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2023

4

BIMTEK PENATAUSAHAAN SIPD – RI DAN PENYUSUNAN SSH.

5

BIMTEK PENYUSUNAN RKA SESUAI PP NOMOR 6 TAHUN 2023

6

BIMTEK IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA APLIKASI FIMS (SIMDA N-G

7

BIMTEK SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).

8

BIMTEK PERATURAN BKN NO. 3 TAHUN 2023 TENTANG ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

9

BIMTEK PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).

10

BIMTEK PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 12 TAHUN 2019

11

BIMTEK PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2022.

12

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022.

13

BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN SERTA PROSES AKUNTANSI BAGI PA,PPTK,PPK DAN BENDAHARA BERDASARKAN DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020  TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

14

BIMTEK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD).

15

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PPK SKPD, PPTK, DAN BENDAHARA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020.

16

BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET DAN PENGELOLAAN PENGELUARAN KEUANGAN BENDAHARA SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERRTANGGUNGJAWABAN PEMDA.

17

BIMTEK IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

18

BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020.

19

BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD).

20

BIMTEK PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2020.

21

BIMTEK SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019.

22

BIMTEK KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019.

23

BIMTEK PENERAPAN NO. 119/PMK.02/2020 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) DAN NO. 112/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK).

24

BIMTEK PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.07/2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.07/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH.

25

BIMTEK MEKANISME PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2015 BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KPA, PPK SKPD DAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN SKPKD.

26

BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD

27

BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA.

28

BIMTEK AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH (AKLAP) BERBASISSISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD).

 


 TANGGAL DAN TEMPAT DAPAT DISESUAIKAN DENGAN PERMINTAAN PESERTA :

MENERIMA PERMINTAAN KEGIATAN BIMTEK / DIKLAT / WORKSHOP REQUEST TEMPAT PELAKSANAAN JAKARTA,BANDUNG,BALI,BATAM,YOGYAKARTA,MAKASSAR,LOMBOK,SURABAYA
Copyright © JADWAL DIKLAT BIMTEK NASIONAL | Pusat Kajian Aparatur Pemerintahan Dan Otonomi Daerah (PKAP-OTDA) www.diklatbimteknasional.com Design by www.diklatbimteknasional.com | Pusat Kajian Aparatur Pemerintahan Dan Otonomi Daerah (PKAP-OTDA) BIMTEK KEUANGAN / BIMTEK KEPEGAWAIAN / BIMTEK PERPAJAKAN / BIMTEK KEHUMASAN DAN PROTOKOL / BIMTEK KEARSIPAN / BIMTEK DAN UJIAN BARANG DAN JASA / BIMTEK ASET DAERAH / BIMTEK PEMERINTAHAN / BIMTEK DESA / BIMTEK KESEHATAN / BIMTEK TATA RUANG / BIMTEK SEKREATARIAT DPRD | JADWAL BIMTEK NASIONAL | BIMTEK NASIONAL