TEMA BIMTEK

    

No
Tema Keuangan
1.
Pedoman Penyusunan APBD Ta. 2018 Berdasarkan Permendagri No. 33 Tahun 2017 Dan Standar Biaya Masukan Ta. 2018 Berdasarkan PMK RI Nomor 49/PMK.02/2017. Baca Selengkapnya
2.
Tugas Dan Tanggung Jawab PA, PPK SKPD,PPTK, Bendahara, Pejabat Pengadaan ,Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengelolaan Keuangan Terkait Implementasi Sap Berbasis Akrual. Baca Selengkapnya
3.
Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016 Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Baca Selengkapnya
4.
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Baca Selengkapnya
5.
Verifikasi Penatausahaan Belanja Apbd Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD. Baca Selengkapnya
6.
Penatausahaan Keuangan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran. Baca Selengkapnya

7.
Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD. Baca Selengkapnya

8.
Pengelolaan Risiko Atas Tugas Bendahara Pengeluaran SKPD Dan Peran Bendahara Dalam Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan SKPD. Baca Selengkapnya
9.
Membangun Sinergi Hubungan Dan Pola Kerja Antara Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, PPTK, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Bendahara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel. Baca Selengkapnya
10.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 Dan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Bagi Paratur Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten Dan Kota . Baca Selengkapnya
11.
Penatausahaan Keuangan Daerah Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban PA,PPK,PPTK Dan Bendahara. Baca Selengkapanya
12.
Penerapan Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Akuntabilitsa Pengelolaan Keuangan Daerah . Baca Selengkapnya
13.
Penyusunan dan Review RKA Serta Implementasi Standar Biaya Pada Penyusunan Anggaran. Baca Selengkapnya
14.
Asistensi Dalam Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dan Penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) Serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Baca Selengkapnya  

No
Tema Kepegawaian
1.
Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil. Baca Selengkapnya
2.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara Serta Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Baca Selengkapnya
3.
Audit Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, Dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatus Sipil Negara Sesuai Perka Bkn Nomor 5 Tahun 2016. Baca Selengkapnya
4.
Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Baca Selengkapnya
    5.
Sistem Administrasi Kepegawaian Dan Sistem Mutasi Kepegawaian. Baca Selengkapnya
    6.
Tata Cara Pengankatan Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah Dan Pejabat Fungsional Berdasarkan Permenpan Nomor 13 Tahun 2014. Baca Selengkapnya
    7.
Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Dan Penilaian Kinerja PNS Berdasarkan PP No. 46 / 2011. Baca Selengkapnya
    8.
Mekanisme Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Serta Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Baca Selengkapnya

No
Tema Desa
1.
Tata Cara Pendirian BUMDES, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa. Baca Selengkapnya
2.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Rangka Pengembangan Usaha Ekonomi Desa. Baca Selengkapnya
3.
Tata Cara Pembentukan Dan Strategi Pengembangan BUMDES Sebagai Pilar Ekonomi Desa. Baca Selengkapnya
4.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan Melalui BUMDES Untuk Meningkatkan PAD. Baca Selengkapnya
    5.
Permenkeu  No. 49/Pmk.07/2016  Tentang  Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa. Baca Selengkapnya
    6.
Perencanaan Dan Pelaksanaan Serta Pengawasan Dana Desa. Baca Selengkapnya
    7.
Peningkatan Kinerja  Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa Di Dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah . Baca Selengkapnya
8.
Sistem Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Baca Selengkapnya 
9.
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. Baca Selengkapnya
10.
Mewujudkan Pembangunan Desa Yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Yang Efisien Dan Efektif Berbasis Pada Ketentuan Peraturan Perundangan. Baca Selengkapnya
11.
Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2007. Baca Selengkapnya

No
Tema Tata Ruang
     1.
 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017. Baca Selengkapnya
2.
Monitoring Dan Evaluasi Proyek. Baca Selengkapnya
3.
Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Konsep Kebijakan Tata Ruang. Baca Selengkapnya
4.
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Infrastruktur. Baca Selengkapnya
5.
 Penataan Ruang Sebagai Arah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan. Baca Selengkapnya
6.
Pedoman Penataan Bangunan Dan Lingkungan. Baca Selengkapnya

No
Tema Kesehatan
1.
Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Perencanaan, Pengadaan Berdasarkan Katalog Elektronik Dan Pemakaian Obat Sesuai Permenkes No. 33 Tahun 2017. Baca Selengkapnya
2.
Penerapan  Puskesmas Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dan  Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas Dan Rumah Sakit. Baca Selengkapnya
3.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Berdasarkan Permenkes No.43 Tahun 2016 Dan Strategi Pencapaian Indikator Spm Pada Rumah Sakit Dan Puskesmas. Baca Selengkapnya
4.
Peran Strategis Pendidikan Bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan Dalam Pembangunan Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat. Baca Selengkapnya
    5.
Analisis Beban Kerja Dan Perencanaan SDM Rumah Sakit. Baca Selengkapnya
    6.
Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Di Era Mea Dan JKN. Baca Selengkapnya

No
Tema Sekretariat DPRD
1.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota. Baca Selengkapnya
2.
Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan Dan Anggota DPRD. Baca Selengkapnya
3.
Peningkatan Tupoksi Sekretariat DPRD Didalam Menunjang Kinerja DPRD. Baca Selengkapnya
4.
Optimalisasi Peran Dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Manajemen Persidangan, Humas Dan Protokol. Baca Selengkapnya
    5.
Peningkatan Tupoksi Sekretariat DPRD Di Dalam Penyusunan Perda Inisiatif Serta Pembutan Perda (Legislatif Drafting). Baca Selengkapnya
   6.
Penguatan Kapasitas Sekretariat Dewan Dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Dewan Serta Pemahaman Mekanisme Persidangan. Baca Selengkapnya
    7.
Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Bidang Persidangan, Humas Dan Protokol,Dan Pelayanan Prima Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD. Baca Selengkapnya

No
Tema Kehumasan Dan Protokol
    1.
Mc Dan Publik Speaking Di Dalam Acara Formal Dan Non Formal Dan Optimalisasi Manajemen Kehumasan Dan Keprotokolan Di Dalam Pelayanan Tamu Daerah Baca Selengkapnya
2.
Peningkatan Tupoksi Humas Dan Protokol, Ajudan Sekpri, Aspri Di Dalam Membangun Pencapaian Profesionalitas Pelayanan Prima Baca Selengkapnya
3.
Manajemen Keprotokolan Bagi Humas, Protokol Dan Mc Manajemen Kehumasan Di Instansi Pemerintah Baca Selengkapnya
4.
Kehumasan Dan Komunikasi Publik Untuk Peningkatan Citra Pemerintah Baca Selengkapnya 


No
Tema Pemerintahan
1.
Implementasi Pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Baca Selengkapnya
2
Manajemen Pengendalian Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Baca Selengkapnya
3.
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Baca Selengkapnya
4.
 Penyusunan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Baca Selengkapnya
5.
Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/OPD. Baca Selengkapnya
6.
Penyusunan RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, DAN RKPD Bagi Percepatan Pembangunan Daerah. Baca Selengkapnya

7.
Implementasi Permendagri No.86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan,Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Serta Tatacara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD,RPJMD DAN Perubahan RPJPD,RPJMD,RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota. Baca Selengkapnya

No
Tema Kearsipan
    1.
Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah DalamPengelolaan Tata Naskah Dinas Dan Manajemen Arsip Yang Dinamis. Baca Selengkapnya
2.
Pengelolaan Tata Naskah Dinas Dan Manajemen Arsip Yang Dinamis. Baca Selengkapnya
3.
Pengelolaan Dan Penataan Arsip Aktif Dan Inaktif. Baca Selengkapnya
4.
Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SKID). Baca Selengkapnya

No
Tema Aset Daerah
    1.
Sistem Dan Tata Cara Penghapusan Aset.Baca Selengkapnya
2.
Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPD. Baca Selengkapnya
3.
Pengelolaan Dan Optimalisasi Aset/ Barang Milik Daerah  Tata Kelola Aset Daerah. Baca Selengkapnya
4.
Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset Daerah Sistem Informasi Manajemen Dan Aset Daerah (SIMBADA). Baca Selengkapnya

No
Tema Perpajakan
    1.
Optimalisasi Pemungutan Dan Pengelolaan Potensi Pajak,Pemanfaatan Insentif Dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Yang Di Lengkapi Dengan Audit Pajak Daerah Dan Pertanggungjawabannya . Baca Selengkapnya
2.
Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian E-Spt Bagi Instansi Pemerintah. Baca Selengkapnya
3.
Pemutakhiran Data Piutang Pajak  Daerah / PBB P2 Sebagai Dasar Dalam   Pengelolaan,Penghapusan Piutang Dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang  Pajak Daerah / PBB-P2. Baca Selengkapnya













Permintaan Surat Dan Jadwal Dapat Menghubungi Panitia Penyelenggara :
Kontak Person
Ketua PKAP-OTDA
Muhammad Taufiq Sining, S.Pd
Telpon Office / Fax
(021) 21481402, 21474566
Handphone
085242300091
whatsApp
085242300091
Alamat Email
Pkapotda@gmail.com / Taufiqsining@gmail.com
Facebook
Jadwal Kegiatan Bimtek Nasioanl / Panitia Bimtek Nasional

PILIHAN TEMPAT  KEGIATAN

JAKARTA - BANDUNG - BALI - BATAM - YOGYAKARTA - LOMBOK - MAKASSAR - MEDAN - SURABAYA

Fasilitas Peserta :
Ø Materi, tas & Perlengkapan Belajar
Ø Softcopy materi dalam CD-R
ØSarapan Pagi, Makan Siang, Makan Malam dan CoffeBreak
Ø Sertifikat Pelatihan 
ØAntar Jemput Bandara Bagi Peserta Group/Rombongan (Minimal 5 Orang)
ØWaktu dan tempat Pelaksanaan Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan.
Share:

TEMA POPULER

1

BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI).

2

BIMTEK RENCANA KERJA SKPD DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) BERDASARKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI) 2024.

3

BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS SESUAI PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2023

4

BIMTEK PENATAUSAHAAN SIPD – RI DAN PENYUSUNAN SSH.

5

BIMTEK PENYUSUNAN RKA SESUAI PP NOMOR 6 TAHUN 2023

6

BIMTEK IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA APLIKASI FIMS (SIMDA N-G

7

BIMTEK SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).

8

BIMTEK PERATURAN BKN NO. 3 TAHUN 2023 TENTANG ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

9

BIMTEK PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).

10

BIMTEK PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 12 TAHUN 2019

11

BIMTEK PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2022.

12

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022.

13

BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN SERTA PROSES AKUNTANSI BAGI PA,PPTK,PPK DAN BENDAHARA BERDASARKAN DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020  TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

14

BIMTEK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD).

15

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PPK SKPD, PPTK, DAN BENDAHARA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020.

16

BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET DAN PENGELOLAAN PENGELUARAN KEUANGAN BENDAHARA SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERRTANGGUNGJAWABAN PEMDA.

17

BIMTEK IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

18

BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020.

19

BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD).

20

BIMTEK PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2020.

21

BIMTEK SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019.

22

BIMTEK KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019.

23

BIMTEK PENERAPAN NO. 119/PMK.02/2020 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) DAN NO. 112/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK).

24

BIMTEK PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.07/2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.07/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH.

25

BIMTEK MEKANISME PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2015 BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KPA, PPK SKPD DAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN SKPKD.

26

BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD

27

BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA.

28

BIMTEK AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH (AKLAP) BERBASISSISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD).

 


 TANGGAL DAN TEMPAT DAPAT DISESUAIKAN DENGAN PERMINTAAN PESERTA :

MENERIMA PERMINTAAN KEGIATAN BIMTEK / DIKLAT / WORKSHOP REQUEST TEMPAT PELAKSANAAN JAKARTA,BANDUNG,BALI,BATAM,YOGYAKARTA,MAKASSAR,LOMBOK,SURABAYA
Copyright © JADWAL DIKLAT BIMTEK NASIONAL | Pusat Kajian Aparatur Pemerintahan Dan Otonomi Daerah (PKAP-OTDA) www.diklatbimteknasional.com Design by www.diklatbimteknasional.com | Pusat Kajian Aparatur Pemerintahan Dan Otonomi Daerah (PKAP-OTDA) BIMTEK KEUANGAN / BIMTEK KEPEGAWAIAN / BIMTEK PERPAJAKAN / BIMTEK KEHUMASAN DAN PROTOKOL / BIMTEK KEARSIPAN / BIMTEK DAN UJIAN BARANG DAN JASA / BIMTEK ASET DAERAH / BIMTEK PEMERINTAHAN / BIMTEK DESA / BIMTEK KESEHATAN / BIMTEK TATA RUANG / BIMTEK SEKREATARIAT DPRD | JADWAL BIMTEK NASIONAL | BIMTEK NASIONAL