PROFIL PKAP-OTDA ~ JADWAL DIKLAT BIMTEK NASIONAL

PROFIL PKAP-OTDA

Profil Lembaga

PUSAT KAJIAN APARATUR PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

(PKAP - OTDA)

SK KEMENKUMHAM : NOMOR AHU 0004298.AH.01.07.TAHUN 2017

NPWP : 81.672.797.8-027.000, E-mail: pkapotda@gmail.com

Profil

Pusat Kajian Aparatur Pemerintahan Dan Otonomi Daerah (PKAP-OTDA) bergerak di bidang : Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Lokakarya, Simposium dan In house Training bagi instansi Pemerintah baik Eksekutif, Legislatif, BUMN, BUMD dan Swasta serta didukung oleh

Narasumber/Instruktur yang berkompoten dan Profesional dan sudah berpengalaman di bidang masing-masing.

Berbadan Hukum Akte Notaris

ZAINUDDIN THOHIR,SH , Nomor Akte : 42.

Kemenkumham

Nomor AHU-0004298.AH.01.07.TAHUN 2017.

Kementrian Keuangan Direktorat Pajak

SKT : S 2792KT/WPJ.06/KP.0503/2017.

Ditjen Pajak Depkeu / No Rekening Lembaga

NPWP : 81.672.797.8-027.000. Rekening (123-00-0761481-3) Bank Mandiri

PTSP Provinsi DKI Jakarta :

Surat Keterangan Nomor : 49/27.1BU.1/31.71.03.1006/-071.562/e/2017.

Visi

Pusat Kajian Aparatur Pemerintahan Dan Otonomi Daerah (PKAP-OTDA) adalah Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Melalui pendidikan,pelatihan dan pengembangan pembangunan SDM Pemerintahan menuju Good Governance dan Clean Goverment yang Terdepan dan terpercaya .

Misi

Mendorong peningkatan kemampuan sumber daya melalui pendidikan dan pelatihan penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Bersama masyarakat dan institusi lainnya memberikan kontribusi terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui konsultasi public atas setiap kebijakan yang akan diterapkan. Mendorong lahirnya inisiatif, kreatif dan kemandirian masyarakat. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang partisifatif dan pro rakyat dan berkeadilan Menjembatani peranan akademisi perguruan tinggi dengan para pengambil kebijkan dan pratiksiMemberikan konstribusi pemikiran yang holistik dan komprehensif dalam merumuskan keb

Maksud

Pusat Kajian Aparatur Pemerintahan Dan Otonomi Daerah (PKAP-OTDA) Maksud didirikannya Pusat Kajian Aparatur Pemerintahan Dan Otonomi Daerah (PKAP-OTDA) ini adalah sebagai wadah komunikasi dan Pendidikan Pelatihan Pembanguana Sumber daya Manusia guna melaksanakan kontrol yang bersifat konstruktif antar para Akademisi, Intelektual, Tokoh-tokoh masyarakat dalam kehidupan politik yang demokratis menuju terciptanya pemerintahan yang bersih (Good Governance), Lembaga Legislatif yang bermartabat serta terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Tujuan

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sumber daya manusia bidang pemerintahan,perencanaan pembangunan,keuangan daerah dan kebijakan publik. Menjadi mitra Pemerintah daerah ,DPRD,Partai Politik,LSM dan ormas serta instansi lainnya sebagai wadah komunikasi, sosialisasi dan informasi tentang masaah-masalah pemerintah dan dalam upaya pemecahan maslah bangsa. Mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang partisifatif dan pro rakyat dan berkeadilan. Menjembatani peranan akademisi perguruan tinggi dengan para pengambil kebijkan dan pratiksiMemberikan konstribusi pemikiran yang holistik dan komprehensif dalam merumuskan kebijakan pembangunan bagi stakholder baik tingkat pusat maupun daerah di NKRI . Mendorong terwujudnya masyarakat madani yang mandiri danbertanggung.

1	BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI).
2	BIMTEK RENCANA KERJA SKPD DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) BERDASARKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI) 2024.
3	BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS SESUAI PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2023
4	BIMTEK PENATAUSAHAAN SIPD – RI DAN PENYUSUNAN SSH.
5	BIMTEK PENYUSUNAN RKA SESUAI PP NOMOR 6 TAHUN 2023
6	BIMTEK IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA APLIKASI FIMS (SIMDA N-G
7	BIMTEK SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).
8	BIMTEK PERATURAN BKN NO. 3 TAHUN 2023 TENTANG ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
9	BIMTEK PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).
10	BIMTEK PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 12 TAHUN 2019
11	BIMTEK PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2022.
12	BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022.
13	BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN SERTA PROSES AKUNTANSI BAGI PA,PPTK,PPK DAN BENDAHARA BERDASARKAN DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
14	BIMTEK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD).
15	BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PPK SKPD, PPTK, DAN BENDAHARA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020.
16	BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET DAN PENGELOLAAN PENGELUARAN KEUANGAN BENDAHARA SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERRTANGGUNGJAWABAN PEMDA.
17	BIMTEK IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
18	BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020.
19	BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD).
20	BIMTEK PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2020.
21	BIMTEK SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019.
22	BIMTEK KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019.
23	BIMTEK PENERAPAN NO. 119/PMK.02/2020 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) DAN NO. 112/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK).
24	BIMTEK PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.07/2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.07/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
25	BIMTEK MEKANISME PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2015 BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KPA, PPK SKPD DAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN SKPKD.
26	BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD
27	BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA.
28	BIMTEK AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH (AKLAP) BERBASISSISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD).