BIMTEK IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

Dengan Hormat,

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam rangkah penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan Organisasi Perangkat Daerah berupa Dinas, Badan, Sekertariat serta Kecamatan. PP Nomor 18 Tahun 2016 ini adalah tindak lanjut dari amanat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan Pemerintahan dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sehubungan hal tersebut maka kami Pusat Kajian Aparatur Pemerintahan Dan Otonomi Daerah (PKAP-OTDA) akan Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional dengan Tema :

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Bulan Oktober 2023
Kamis – Minggu, 05 – 08 Oktober 2023	Hotel Amaris Malioboro Jogja
Kamis – Minggu, 12 – 15 Oktober 2023	Hotel Fave Braga Bandung
Kamis – Minggu, 19 – 22 Oktober 2023	Hotel 88 Mangga Besar Jakarta
Kamis – Minggu, 26 – 29 Oktober 2023	Hotel Sparks Jakarta
Waktu dan tempat Pelaksanaan Bimtek Dapat Disesuaikan Berdasarkan Permintaan

Bulan November 2023
Kamis – Minggu, 02 – 05 November 2023	Hotel Arcadia Mangga Dua Jakarta
Kamis – Minggu, 09 – 12 November 2023	Hotel J4 Legian Bali
Kamis – Minggu, 16 – 19 November 2023	Hotel 88 Mangga Besar Raya Jakarta
Kamis – Minggu, 23 – 26 November 2023	Hotel 88 Mangga Besar Raya Jakarta
Waktu dan tempat Pelaksanaan Bimtek Dapat Disesuaikan Berdasarkan Permintaan

Bulan Desember 2023
Kamis – Minggu, 07 – 10 Desember 2023	Hotel fave Brag Bandung
Kamis – Minggu, 14 – 17 Desember 2023	Hotel sparks Jakarta
Kamis – Minggu, 21 – 24 Desember 2023	Hotel Amaris Malioboro Jogja
Kamis – Minggu, 28 – 31 Desember 2023	Hotel 88 Jakarta
Waktu dan tempat Pelaksanaan Bimtek Dapat Disesuaikan Berdasarkan Permintaan

Biaya Konstribusi Peserta @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Untuk permintaan surat dan informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia Sdr; Muh Taufiq, di Nomor Hp : 085242300091. Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih.

Fasilitas Peserta :

Ø Materi, tas & Perlengkapan Belajar

Ø Softcopy materi dalam CD-R

ØSarapan Pagi, Makan Siang, Makan Malam dan CoffeBreak

Ø Sertifikat Pelatihan

ØAntar Jemput Bandara Bagi Peserta Group/Rombongan (Minimal 5 Orang)

Peserta (Rombongan ) Bisa Request Tempat Kegiatan Bimtek / Diklat :

Ø Jakarta Ø Bandung Ø Yogyakarta Ø Lombok

Ø Makassar Ø Batam Ø Surabaya Ø Bali

Waktu dan tempat Pelaksanaan Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan

1	BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI).
2	BIMTEK RENCANA KERJA SKPD DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) BERDASARKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI) 2024.
3	BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS SESUAI PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2023
4	BIMTEK PENATAUSAHAAN SIPD – RI DAN PENYUSUNAN SSH.
5	BIMTEK PENYUSUNAN RKA SESUAI PP NOMOR 6 TAHUN 2023
6	BIMTEK IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA APLIKASI FIMS (SIMDA N-G
7	BIMTEK SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).
8	BIMTEK PERATURAN BKN NO. 3 TAHUN 2023 TENTANG ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
9	BIMTEK PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).
10	BIMTEK PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 12 TAHUN 2019
11	BIMTEK PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2022.
12	BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022.
13	BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN SERTA PROSES AKUNTANSI BAGI PA,PPTK,PPK DAN BENDAHARA BERDASARKAN DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
14	BIMTEK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD).
15	BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PPK SKPD, PPTK, DAN BENDAHARA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020.
16	BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET DAN PENGELOLAAN PENGELUARAN KEUANGAN BENDAHARA SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERRTANGGUNGJAWABAN PEMDA.
17	BIMTEK IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
18	BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020.
19	BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD).
20	BIMTEK PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2020.
21	BIMTEK SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019.
22	BIMTEK KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019.
23	BIMTEK PENERAPAN NO. 119/PMK.02/2020 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) DAN NO. 112/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK).
24	BIMTEK PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.07/2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.07/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
25	BIMTEK MEKANISME PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2015 BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KPA, PPK SKPD DAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN SKPKD.
26	BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD
27	BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA.
28	BIMTEK AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH (AKLAP) BERBASISSISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD).