BIMTEK PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN BAGI TENAGA PENYULUH KESEHATAN DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ~ JADWAL DIKLAT BIMTEK NASIONAL

BIMTEK PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN BAGI TENAGA PENYULUH KESEHATAN DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dengan Hormat,
Tugas pokok Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah melaksanakan pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masayarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka pengembangan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 58/KEP/M.PAN/8/2000 tanggal 14 Agustus 2000, yang terdiri dari Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli. Penetapan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat tersebut untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) tenaga kesehatan yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas teknis fungsional penyuluh kesehatan, yaitu dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan secara penuh di unit kerja di lingkungan Kementrian Kesehatan dan Institusi/unit kesehatan di luar Kementrian Kesehatan. Salah satu persyaratan dalam pengangkatan pertama jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat menurut Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara tersebut adalah melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada para tenaga penyuluh kesehatan masyarakat, Sehubungan dengan hal diatas maka kami Pusat Kajian Aparatur Pemerintahan Dan Otonomi Daerah (PKAP-OTDA) akan Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional dengan Tema :

PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN BAGI TENAGA PENYULUH KESEHATAN DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

(BULAN MARET)

SELASA – JUM’AT 17 s.d 20 MARET 2020, HOTEL 88 MANGGA BESAR JAKARTA

SELASA – JUM’AT 24 s.d 27 MARET 2020, HOTEL 88 MANGGA BESAR JAKARTA

TANGGAL / HARI DAN TEMPAT KEGIATAN DAPAT DISESUAIKAN SESUAI PERMINTAAN

(BULAN APRIL)

SELASA – JUM’AT 7 s.d 10 APRIL 2020, HOTEL IBIS SENEN JAKARTA

SELASA – JUM’AT 14 s.d 17 APRIL 2020, HOTEL IBIS SENEN JAKARTA

SELASA – JUM’AT 21 s.d 24 APRIL 2020, HOTEL IBIS SENEN JAKARTA

TANGGAL / HARI DAN TEMPAT KEGIATAN DAPAT DISESUAIKAN SESUAI PERMINTAAN

(BULAN MEI)

SELASA – JUM’AT 5 s.d 8 MEI 2020, HOTEL SPARKS MANGGA BESAR JAKARTA

SELASA – JUM’AT 12 s.d 15 MEI 2020, HOTEL SPARKS MANGGA BESAR JAKARTA

SENIN – KAMIS 18 s.d 21 MEI 2020, HOTEL SPARKS MANGGA BESAR JAKARTA

TANGGAL / HARI DAN TEMPAT KEGIATAN DAPAT DISESUAIKAN SESUAI PERMINTAAN

Biaya Konstribusi Peserta @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Untuk permintaan surat dan informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia Sdr; Muh Taufiq, di Nomor Hp : 085242300091. Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih.

Fasilitas Peserta :

Ø Materi, tas & Perlengkapan Belajar

Ø Softcopy materi dalam CD-R

ØSarapan Pagi, Makan Siang, Makan Malam dan CoffeBreak

Ø Sertifikat Pelatihan

ØAntar Jemput Bandara Bagi Peserta Group/Rombongan (Minimal 5 Orang)

Peserta (Rombongan ) Bisa Request Tempat Kegiatan Bimtek / Diklat :

Ø Jakarta Ø Bandung Ø Yogyakarta Ø Lombok

Ø Makassar Ø Batam Ø Surabaya Ø Bali

Waktu dan tempat Pelaksanaan Bimtek dapat disesuaikan berdasarkan permintaan

1	BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI).
2	BIMTEK RENCANA KERJA SKPD DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) BERDASARKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI) 2024.
3	BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS SESUAI PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2023
4	BIMTEK PENATAUSAHAAN SIPD – RI DAN PENYUSUNAN SSH.
5	BIMTEK PENYUSUNAN RKA SESUAI PP NOMOR 6 TAHUN 2023
6	BIMTEK IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA APLIKASI FIMS (SIMDA N-G
7	BIMTEK SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).
8	BIMTEK PERATURAN BKN NO. 3 TAHUN 2023 TENTANG ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
9	BIMTEK PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).
10	BIMTEK PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 12 TAHUN 2019
11	BIMTEK PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2022.
12	BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022.
13	BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN SERTA PROSES AKUNTANSI BAGI PA,PPTK,PPK DAN BENDAHARA BERDASARKAN DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
14	BIMTEK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD).
15	BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PPK SKPD, PPTK, DAN BENDAHARA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020.
16	BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET DAN PENGELOLAAN PENGELUARAN KEUANGAN BENDAHARA SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERRTANGGUNGJAWABAN PEMDA.
17	BIMTEK IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
18	BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020.
19	BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD).
20	BIMTEK PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2020.
21	BIMTEK SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019.
22	BIMTEK KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019.
23	BIMTEK PENERAPAN NO. 119/PMK.02/2020 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) DAN NO. 112/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK).
24	BIMTEK PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.07/2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.07/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH.
25	BIMTEK MEKANISME PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2015 BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KPA, PPK SKPD DAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN SKPKD.
26	BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD
27	BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA.
28	BIMTEK AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH (AKLAP) BERBASISSISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD).